Komentar
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana menegaskan cerita dalam film 'Pengkhianatan G30S/PKI' juga tak ada yang berbeda dengan cerita-cerita dari para saksi sejarah. Terlebih jika hal tersebut justru memicu konflik.
"Jadi, tidak usah ada pelurusan sejarah. Ini yang harus kita hindari, karena ini yang akan memancing konflik," ujar Dadang kepada Okezone, Sabtu 30 September 2017.
Anggota Komisi X DPR RI itu menambahkan, tak perlu ada pelurusan sejarah terkait pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965. Ia menilai, PKI sejatinya sudah jelas melakukan pengkhianatan sebanyak dua kali terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan itu berdasarkan kesaksian.
"PKI itu sudah dua kali melakukan pengkhianatan terhadap NKRI, itu sudah jelas. Rujukan kita bukan sekadar buku-buku sejarah, tapi juga adalah kesaksian yg diceritakan para orangtua yang hidup pada masa itu," sambungnya.
Dikatakan Dadang, sejumlah pihak boleh meragukan buku sejarah yang dibuat pada zaman Orde Baru karena mungkin ditafsirkan dari sisi penguasa. Namun, ia meyakini kalau tuturan dari para orangtua dalam bentuk cerita kepada anak-anaknya, tak mungkin bohong.
"Masa iya sama anaknya bohong," tandasnya. (sym)
sumber: okezone
